Pengadilan Negeri Maumere menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka optimalisasi implementasi aplikasi E-Berpadu pada pelayanan perkara pidana, khususnya terkait layanan penyitaan, penggeledahan, dan izin besuk. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sinergi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).
Forum Konsultasi Publik ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Regulasi tersebut menekankan pentingnya peran serta penyelenggara pelayanan dan pengguna atau penerima layanan dalam mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Polres Sikka, Kejaksaan Negeri Maumere, masyarakat, Aliansi Wartawan, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi wujud partisipasi dan kolaborasi antarlembaga serta masyarakat dalam mendukung optimalisasi pelayanan perkara pidana melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Melalui forum ini, Pengadilan Negeri Maumere berupaya membuka ruang dialog dan pertukaran informasi dengan para pemangku kepentingan mengenai implementasi aplikasi E-Berpadu, terutama dalam pelayanan administrasi perkara pidana yang meliputi penyitaan, penggeledahan, dan izin besuk. Masukan, saran, serta tanggapan dari para peserta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah-langkah perbaikan pelayanan ke depan.
Optimalisasi aplikasi E-Berpadu diharapkan dapat mendukung proses pelayanan perkara pidana yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemanfaatan sistem elektronik ini menjadi bagian dari upaya mendorong modernisasi layanan peradilan serta memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, Pengadilan Negeri Maumere menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dengan mengedepankan keterbukaan, partisipasi, dan evaluasi berkelanjutan. Sinergi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, insan pers, dan lembaga bantuan hukum diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, modern, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
